Month: April 2023

Mengapa Finlandia Memiliki Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia?

Secara geografis, Finlandia terletak di Eropa Utara berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Memiliki luas sekitar 338.440 km persegi, hanya 17% dari luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Finlandia yaitu 5,5 juta penduduk sedangkan Indonesia 273,8 juta penduduk. Finlandia memiliki jumalh penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan Indonesia, meskipun demikian Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, hal ini sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Finlandia, Sumber: Pixabay

Bersaing dengan negara-negara maju, Berikut ini alasan mengapa Finlandia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pertama, Early Childhood Education and Care (ECEC), di Filandia pendidikan usia dini menjadi ujung tombak keberhasilan suatu pendidikan, sampai-sampai pemerintah Finlandia membuat regulasi untuk wajib belajar pendidikan usia dini. Kedua, pemerintah Finlandia menyadari setiap anak di negara tersebut memiliki hak yang sama salah satunya mendapatkan akses pendidikan sehingga pemerintah Finlandia menggratiskan biaya sekolah sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Ketiga, Sistem penilaian di Finlandia tidak diseragamkan. Penilaian berdasarkan kemmampuan individu tersebut dan langsung diberikan oleh guru mereka sehinga penilaian lebih kepada kemapuan mereka dalam suatu bidang. Keempat, kualitas pengajar, guru yang diperbolehkan untuk mengajar adalah lulusan master dan memiliki kemampuan yang mahir dibidang tersebut, selain itu kepala sekolah mengawasi langsung para siswa. Kelima, menghilangkan segala bentuk persaingan misalnya juara kelas, sekolah favorit dsb. Finlandia lebih mengedepankan mengenai kualitias kerjasama tim dan kolaborasi tim.

Sistem pendidikan Finlandia, Sumber: muslimahreformis.org

Meskipun Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, banyak pendapat dari berbagai pakar pendidikan bahwa kiblat pendidikan di Indonesia tidak bisa seutuhnya meniru Finlandia karena melihat berbagai alasan salah satunya sejarah dan budaya Finlandia dan Indonesia berbeda dimana Finlandia memiliki aspek pendukung yang sudah dibentuk sejak dulu yaitu kualitas guru dan anggaran dana untuk pendidikan.

Peralihan Energi gas menjadi listrik: bagaimana dampak ekonomi dan lingkungan?

Pemerintah mulai gencar mengusung peralihan energi gas menjadi listrik. Peralihan tersebut guna menekan import gas yang mampu menguras APBN sebesar Rp 104 triliun per tahun. Namun terakhir diketahui bahwa selain menekan APBN, usaulan pergantian gas ke listrik dikarenakan adanya oversupply listrik sebesar 6,7 GW yang dihasilkan perusahaan swasta yang memiliki perjanjian take or pay . Dimana jika tidak digunakan, pemerintah wajib menanggung denda kepada perusahaan tersebut.

Disamping latar belakang mengapa pemerintah mengambil keputusan demikian, dari sisi keberlanjutan ekonomi Indonesia, keputusan tersebut perlu diapresiasi karena Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang memadai dibandingkan dengan negara-negara lain yang hanya memiliki lebih dari dua musim. Namun sayangnya, pemenuhan energi listrik di Indonesia masih bersumber lebih dari 50% energi batu bara 143,73 miliar ton yang sudah di eksplorasi. Batu bara merupakan penymbang emisi terbesar sekitar ⅓ dari emisi yang beredar. Hal tersebut membuat pemerintah kembali dihadapkan dengan dilema yang nyata antara keberlangsungan ekonomi dan lingkungan.

Pada laporan Badan Geologi Indonesia tahun 2021 melaporkan sebanyak 143,73 miliar ton batu bara yang tersedia di Indonesia dan cadangan yang belum dieksplorasi sebesar 38,81 miliar ton. Dengan demikian Indonesia dapat dipastikan mampu memenuhi permintaan listrik selama kurang lebih 65 tahun ditambah kualitas batu bara Indonesia paling baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tentunya akan menarik pasar dunia dan mampu menaikan GDP melalui ekspor. Jika hal ini konsisten maka pada tahun 2050 indonesia menjadi negara GDP terbesar ke 4 akan terwujud.

Melihat gambaran Indonesia yang mampu bangkit pada sektor batu bara, ada beberapa keputusan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu aspek lingkungan. Seperti yang disinggung sebelumnya, Jika energi listrik kita masih mengandalkan batu bara maka peralihan gas LPG ke listrik induksi terkesan hanya untuk menyelamatkan pemerintah dari denda oversupply listrik. Karena gas dan batu bara secara berkelanjutan akan menghasilkan emsisi yang cukup besar. Sementara itu negara kita telah berkomitmen untuk berkontribusi pada paris agreement untuk zero emission. Sehingga dilema yang mungkin akan dihadapi pemerintah kedepannya. Mungin beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

  1. Operasional penambangan batu bara harus menerapkan CCT (Clean Coal Technology) dimana sistem ramah lingkunagan pada kegiatan operasional misalnya mengganti solar ke biomassa hasil limbah pertanian dan perkebunan, Menggunakan panel surya menggunakan teknologi CCT. Sehingga dalam operasional penambangan batu bara menuju zero emission.
  2. Pemerintah dapat menggunakan teknlogi CCS (Capturing Cabon Saving). CCS adalah teknologi yang digunakan untuk menangkap karbon yang ada diudara kemundian dikembalikan kembali ke tanah dan disimpan untuk menjadi fosil kembali. Dalam hal ini, ada satu peluang yang dapat meningkatkan perekomonomian negara indonesia yaitu menjual teknologi CCS tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan karbon di semua industri dalam bentuk emiten guna menekan GRK (Gas Rumah Kaca).
  3. Mulai berpindah ke energi terbarukan secara serempak dan berkelanjutan
  4. Percepatan eksplorasi karena harga yang terus fluktuasi dan mempercepat perpindahan ke energi terbarukan